BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti salah satunya dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang didesa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

RPJM Desa merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 6 (enam) tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan  masyarakat sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembangunan di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) tahun anggaran berkenaan.

Sejalan dengan upaya pembangunan yang terencana dan terarah, Pemerintah Desa Air Belo telah menetapkan Peraturan Desa Air Belo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2019–2025  sebagai kerangka dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di Tahun 2023, jabaran program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJM Desa Air BeloTahun 2019-2025 untuk jangka waktu Tahun 2024, dilengkapi dengan hasil Musyawarah Desa Air Belo dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2024, maka Pemerintah Desa Air Belo merumuskan RKP Desa Tahun 2024 untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

RKP Desa Tahun 2024 sebagai penjabaran RPJM Desa Air Belo Tahun 2019-2025 diharapkan akan membawa pembangunan yang tepat daya dan tepat guna bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Air Belo pada umumnya.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Air Belo didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.    Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3.    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang  Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

16. Peraturan Bupati  Bangka Barat Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 17 Seri E);

17. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 23 Seri A);

18. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 70 Seri F);

19. Peraturan Desa Air Belo Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025. (Lembaran Desa Air Belo Tahun  Nomor 04 Seri A);dan

20. Peraturan Desa Air Belo Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Air Belo (Lembaran Desa Air Belo Tahun 2019 Nomor 03 Seri B).

1.3 Maksud dan Tujuan

RKP Desa Air Belo Tahun 2024 disusun dengan tujuan:

a.    Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Air Belo Tahun Anggaran 2024;

b.    Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan Desa Air Belo dalam 1 (satu) tahun Anggaran;dan

c.    Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 (satu) tahun Anggaran.

1.4  Visi dan Misi

1.4.1          Visi

Mempedomani Perdes RPJM Desa Air Belo Nomor 04 Tahun 2019 maka
ditetapkan Visi Desa Air Belo. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi Desa Air Belo dilakukan dengan partisifatif, melibat pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Air Belo seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Visi harus disertai dengan tindakan yang mengubahnya menjadi kenyataan. Sebuah tindakan akan optimal bila organisasi mampu mengumpulkan sumber daya, kemampuan dan energi yang diperlukan untuk merealisasikan visi tersebut. Dan juga pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti suatu kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Visi Desa Air belo “Terwujudnya Desa Air Belo yang Maju, Mandiri, Sejahterah, Bersih, Adil, dan Bermartabat”

       1.4.2   Misi                 

Dalam mencapai Visi Desa Air Belo tersebut diatas maka ditetapkanlah Misi sesuai dengan Peraturan Desa Air Belo Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2019-2025.

Misi Desa Air belo merupakan penjabaran lebih operasional dari visi, penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Air Belo.

Dengan mempertimbangkan Potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal maka dirumuskan Misi Desa Air belo Tahun 2019-2025 yaitu:

1.    Mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat;

2.    Meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat Air Belo yang beriman dan bertaqwa;

3.    Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang adil dan merata;

4.    Memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) / potensi desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan;

5.    Mengoptimalkan Badan Usaha Mlik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;

6.    Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang professional, berkualitas, dan berkelanjutan;

7.    Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja serta meningkatkan kapasitas kelembagaan desa; dan

8.    Menjalankan roda pemerintahan yang adil, jujur, bersih, professional, dan transparan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2.1       Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

            Potensi Desa Air Belo meliiputi Sumber Daya Alam (SDA), Ekonomi, Sosial dan Budaya. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah yang dimiliki Desa Air Belo adalah sebagai berikut:

            2.1.1   Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

            2.1.2   Potensi Ekonomi

            2.1.3   Potensi Sosial dan Budaya

2.2       Kebijakan Keuangan Desa

Kebijakan Keuangan Desa meliputi berbagai kebijakan diantaranya Kebijak Pendapatan Desa, Kebijakan Belanja Desa, dan Kebijakan Pembiayaan Desa. Yang dituangkan sebagai berikut:

2.2.1   Kebijakan Pendapatan Desa

Kebijakan Pendapatan Desa menjadi salah satu pondasi bagi terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak. Pendapatan Desa Air Belo setiap tahunnya masih dominan diperoleh dari adanya Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer dimaksud berasal dari Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah Kabupaten. Disamping Pendapatan Transfer, seyogyanya Pemerintah Desa harus mampu menciptakan adanya Pendapatan Asli Desa (PA-Desa) sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Desa. Pemerintah Desa Air Belo menyadari pentingnya melakukan upaya secara sungguh-sungguh agar PA-Desa dapat terwujud dan turut berperan menunjang kebutuhan pendanaan pembangunan desa serta sebagai bentuk upaya menuju kemandirian desa secara lebih berwibawa.

Sampai dengan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Air Belo Tahun 2024 ini, Pemerintah Desa Air Belo belum memperoleh penyampaian informasi besaran pagu indikatif desa dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Atas dasar itu maka pada RKP Desa Air Belo Tahun 2024 ini besaran Pendapatan Desa menggunakan pendekatan realisasi Pendapatan Desa Air Belo pada Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun 2024, Pendapatan Desa Air Belo direncanakan mencapai           Rp. 2.750.009.720,00 Besaran tersebut diperoleh dari 0,60%  Pendapatan Asli Desa, 39,42% yang bersumber dari Dana Desa, 48,40% Alokasi Dana Desa , 2,23% Bagian Hasil Pajak dan Retrebusi Daerah, 1,29% Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Kota, 0,49% Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan 7,57% hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel 2.2.1

Rencana Cakupan Pendapatan Desa Tahun 2024

Arah penggunaan dari tiap-tiap Pendapatan Desa sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2.1 adalah sebagai berikut:

Ø  Pendapatan Desa berupa Pendapatan Asli Desa digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggunalangan Becana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Ø  Pendapatan Desa berupa Dana Desa Desa diarahkan untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan,  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dan Penyertaan Modal BumDes.

Ø  Pendapatan Desa berupa Alokasi Dana Desa diarahkan untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan Dukungan Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan  Pemberdaayan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Ø  Pendapatan Desa berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk peningkatan insentif  bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Insentif BPD, Operasional Perkantoran , Insentif RT dan Penyediaan Jasa Administrasi

Ø  Pendapatan Desa berupa Bantuan Sumbangan Pihak ketiga  diarahkan untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdaayan Masyarakat dan Penanggulanagan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pendapatan Desa di atas harus dikelola secara efektif, efisien, terarah, dan transparan yang dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. Pendapatan Desa akan dikelola dalam mendukung terwujudnya ketersediaan dana bagi pengeluaran atau belanja desa sehingga upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa Air Belo Tahun 2019-2025 dapat terwujud secara baik dan membawa kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa Air Belo.

2.2.2   Kebijakan Belanja Desa

Desa Air Belo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Muntok sejak tahun 2005 bergerak membangun melengkapi kondisi prasarana yang dibutuhkan Desa. Hal itu juga terwujud dengan adanya dukungan pendanaan yang berasal di Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan semangat pembangunan dan muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Air Belo 2019-2025, serta adanya usulan masyarakat dalam forum Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Pada tahun 2024 kebijakan Belanja Desa secara umum masih akan menitikberatkan pada upaya peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar, disamping upaya mengembangkan peran serta masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan, dan pengembangan gerakan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan Belanja Desa juga diupayakan agar berlangsung di atas dasar potensi yang dimiliki Desa Air Belo, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang didukung dengan sumber daya aparatur yang handal.

Mengingat bahwa sumber pembiayaan bagi Belanja Desa dilakukan atas ketersediaan Pendapatan Desa, maka cakupan besaran pembiayaan Belanja Desa di tahun 2024 diperkirakan akan mencapai sebesar Rp. 2.750.009.720,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Besaran dimaksud akan dipergunakan dalam lima kelompok besar Belanja Desa, yakni pada bidang/kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Di masing-masing bidang/kelompok tersebut akan memuat sejumlah kegiatan sebagai jabaran dari Misi Desa dalam RPJM Desa Air Belo 2019-2025 dan mekanisme perencanaan pembangunan yang berlaku bagi Desa.

Berdasarkan mekanisme penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud di atas, pada tahun 2024 cakupan Belanja Desa adalah sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 2.2.2

Rencana Cakupan Belanja Desa Tahun 2024

2.2.3 Kebijakan bembiayaan Desa

            Pembiayaan desa meliputi semua pengeluaran yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan terdiri atas kelompok:

1.    Penerimaan pembiayaan, yang terdiri atas jenis:

Ø Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;

Ø Pencairan dana cadangan; dan

Ø Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2.    Pengeluaran pembiayaan, yang terdiri atas jenis:

Ø Pembentukan dana cadangan; dan

Ø Penyertaan modal desa.

Penerimaan pembiayaan pada jenis/bentuk sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) adalah pelampuan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Kegunaan SILPA ini dapat menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, juga dapat untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan serta mendanai kewajiban lainnya yang sampai yang sampai akhir tahun anggran yang belum terselaikan.

Penerimaan pada jenis/bentuk pencairan dana cadangan adalah dana yang bersumber dari penyelisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus sesuai dengan perundang undangan. Dana cadangan tersebut masuk dalam rekening tersendiri nantinya yang ditetapkan dengan perturan desa melalui rekening kas desa.

Penerimaan pada jenis/bentuk penjualan kekayaan desa yang terpisahkan adalah kekayaan desa yang terpisahkan yakni kekayaan desa yang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMDesa. Hasil penjualannya digunakan untuk menggarankan hasil kekayaan desa yang dipisahkan.

Penerimaan pada jenis/bentuk pembentukan dana cadangan yang kegunaannya adalah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan pada satu tahun anggaran. Sumber pembentukan dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaanya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, yang paling sedikit memuat:

1.    Penetapan tujuan pembuatan dana cadangan;

2.    Program dan kegiatan yang akan dibiayai;

3.    Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

4.    Sumber dana cadangan;dan

5.    Tahun anggaran pelaksanaan.

Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penggunaan dana cadangan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Sebagian dari manajemen pemerintahan desa, evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi bagi optimalnya suatu program dan kegiatan. Informasi tersebut diperoleh setelah diolahnya data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang  Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa Air Belo Tahun 2024 ini turut menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2023. Evaluasi dimaksud dilakukan secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan menurut program atau bidang-bidang yang mencakup Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

3.1       Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Tahun lalu

Berdasarkan evaluasi dimaksud, dalam Bab ini akan disajikan hasil evaluasi secara kumulatif atas pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Desa Air Belo di Tahun 2023. Meski sampai dengan saat disusunnya RKP Desa Tahun 2024 ini pelaksanaan program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 belum selesai, namun secara umum telah dapat diperoleh informasi terolah khususnya dalam hal tahap atau fungsi perencanaan yang dilakukan dari masing-masing program dan kegiatan.

            3.1.1 Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Air Belo Tahun 2023 mencakup 25 (dua puluh lima) kegiatan. Dari jumlah kegiatan tersebut, 14 (empat belas) kegiatan telah dibahas dan disepakati bersama untuk dilaksanakan melalui APB-Desa Tahun 2023.

Kegiatan dalam bidang ini merupakan bentuk penyelenggaraan fungsi tata pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Air Belo, antara lain yang terkait dengan pengelolaan manajemen personil melalui kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Desa dan BPD, pengelolaan perencanaan pembangunan melalui kegiatan penyusunan dokumen RKP-Desa Tahun 2024 dan pengelolaan data profil desa, serta pengelolaan keuangan desa melalui kegiatan penyusunan dan penatausahaan dokumen APB-Desa Tahun Anggaran 2024.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut di atas diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Evaluasi RKP Desa Air Belo Tahun 2023

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3.1.2   Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

            Evaluasi terhadap kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa dapat dijelaskan dalam tabel 3.1.2 berikut ini:

Tabel 3.1. 2

Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

3.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

            Evaluasi terhadap kegiatan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dapat dijelaskan dalam tabel 3.1.3 berikut ini:

Tabel 3.1.3

Evaluasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

3.1.4   Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

            Evaluasi terhadap kegiatan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dapat dijelaskan dalam tabel 3.1.4 berikut ini:

Tabel 3.1.4

Evaluasi Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa

Tahun 2023

3.1.5   Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

            Evaluasi terhadap kegiatan dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesa Desa dapat dijelaskan dalam tabel 3.1.5 berikut ini:

Tabel 3.1.5

Evaluasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak DesaTahun 2023

Evaluasi terhadap kegiatan dalam Penyertaan Modal Bumdes tahun 2023 terserap dengan baik dan perlu ditingkat untuk tahun depan agar usaha BUMDesa tersebut dapat berkembang.

3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM proritas pembangunan

            Berdasarkan Peraturan Desa Air Belo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025. Pada tahun 2023 proritas masalah yang harus dilaksanakan meliputi permaslahan sebagai beriku:

1.    Pembangunan fisik (infrastruktur) antara lain:

2.    Masih terbatasnya anggaran di bidang pembangunan desa, sehingga ada beberapa sarana dan prasarana yang harus dibangun dan di rehabilitas di tahun 2023;

3.    Masih banyak infrastruktur yang belum memadai terutama jalan tani yang belum tersentuh dikarenkan kawasah hutan;dan

4.    Masih terbatas peran serta masyarakat dalam menjaga aset aset yang telah dibangun oleh pemerintah.

a.     Masalah pengembangan wilayah dan pemasangan patok antar desa dan pemetaan desa ditingkat dusun dan RT diantaranya:

1.    Masih belum adanya patok antar dusun atau rt; dan

2.    Belum adanya pemetaan desa di tingkat dusun atau rt setempat.

b.     Permasalahan ekonomi, diantaranya terdiri dari:

1.    Adanya keterbatasan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat;

2.    Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khusnya usia produktif dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup;

3.    Belum adanya persiapan konkrit tentang arah konsep BUM Desa yang terbentuk, sehingga butuh bimbingan khusus dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa;dan

4.    Terbatasnya informasi yang diketahui masyarakat dalam usaha kegiatan serta menguatkan daya jual produknya di pasaran.

BAB IV

RUMUSAN PRORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

TAHUN 2024

         Rumusan proritas program pembangunan Desa Air Belo yang tersusun dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024 ini didasarkan berbagai permasalahan sebagaimana disebutkan dalam perumusan masalah diatas. Sehingga diharapkan rumusan proritas pembangunan Desa Air Belo yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif guna menanggulangi permasalahan dimasyarakat, terutama di permasalahan infrastruktur dan ekonomi. Dengan demikian arah kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan di level desa.

         Rumususan proritas program pembangunan Desa Air Belo, secara detail dikelompokkan sebagai berikut:

  4.1             Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

            Prioritas pada bidang penyelengaraan Pemerintahan Desa Air Belo Tahun 2024 adalah ditunjukan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan akan menjadi maksimal jika kesejahteraan aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan aparatur BPD (Anggota BPD) Terpenuhi. Dalam hal ini Pemerintah Desa Air Belo Menganggarkan Penghasilan Tetap dan Insentif agar kesejahteraan aparatur pemerintah desa terpenuhi. Hal ini yang menjadi perhatian adalah penambahan fasilitas pendukung operasional perkantoran seperti pengadaan Komputer, Infokus, Leptop, Wireless, Printer, Lemari Serta penunjang lainnya Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

            Hal lain yang mendapat perhatian adalah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Desa yang baik dan Berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Desa Air Belo pada Tahun 2024 menganggarkan kegiatan yang dapat memperlancar penyusunan beberapa dokumen perencanaan. Lebih lanjut rencana kegiatan, perkiraan jumlah dana dan perkiraan sumber dana dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Rencana Kegiatan Perkiraan Dana dan Perkiraan Sumber

Dana pada Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa

Tahun 2024

4.2          Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas bidang pelaksanaan pembangunan Desa Air Belo Tahun 2024 adalah pada kegiatan-kegiatan yang menjamin ketersediaan pelayanan dasar bagi masyarakat. Dalam rangka membuka akses dan penataan kawasan permukiman Desa, maka pada Tahun 2024 telah direncanakan juga menjadi prioritas pemerintah Desa Air Belo. Lebih lanjut rencana kegiatan, perkiraan jumlah dana dan perkiraan sumber dana dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Rencana Kegiatan, Perkiraan Jumlah Dana dan Perkiraan Sumber

Dana pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tahun 2024

4.3      Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, tahun 2024 ada beberapa kegiatan prioritas yang direncanakan untuk Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa, dukungan keolahragaan, pengiriman kontingen grup kesenian, olahraga dll dukungan penambahan pengetahunan Lembaga Kemasyarakat, dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dll. Perkiraan Jumlah Dana dan perkiraan sumber dana dapat dilihat pada tabel 4.3 Berikut:

Tabel 4.3

Rencana Kegiatan, Perkiraan Jumlah Dana Perkiraan Sumber

Dana pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Tahun 2024

4.4      Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program dan kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa Air Belo Tahun 2024 diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melaluai Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Desa juga memfasilitasi peningkatan aparatur pemerintah Desa dan aparatur BPD melalui pelatihan yang diselenggarakan pemerintah kabupaten dan provinsi. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan diharapkan terjadi perubahan paradigm BPD dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Lebih lanjut rencana kegiatan, perkiraan jumlah dana dan perkiraan sumber dana dapat dilihat pada tabel 4.4 Berikut:

Tabel 4.4

Rencana Kegiatan, Perkiraan Jumlah Dana dan Perkiraan Sumber

Dana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tahun 2024

4.5   Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak

Kegiatan Program Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Air Belo untuk Tahun 2024 diproritaskan untuk Penanganan serta Pencegahan COVID-19 dan memberikan Bantuan Laansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada masyarakat yang layak dan sesuai kriteria yang telah ditentukan. Lebih lanjut rencana kegiatan, perkiraan jumlah dana dan perkiraan sumber dana dapat dilihat pada tabel 4.5 Berikut:

Tabel 4.5

Rencana Kegiatan, Perkiraan Jumlah Dana dan Perkiraan Sumber

Dana pada Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak DesaTahun 2024

BAB V

PENUTUP

            Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan di tingkat desa dasarnya ditentukan sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintahan Desa dan Masyrakat untuk saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara parsitipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidak percayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

            Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar berpartisipatif dan beroriensi dan kebutuhan nyata masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapakn dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

            Demikian penyusunan RKP Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024.